KPK menyita sejumlah aset terkait penyidikan kasus dugaan korupsi jual beli gas antara PT Perusahaan Gas Negara (PGN) dan PT Inti Alasindo Energi (IAE). Aset yang disita berupa uang dan beberapa bidang tanah.
"Selama kurun waktu bulan April sampai dengan Mei 2025, penyidik telah melakukan penyitaan uang dan tanah," kata juru bicara KPK, Budi Prasetyo, kepada wartawan, Senin (26/5).
Budi memaparkan, penyidik menyita uang sebanyak USD 1.523.284 atau senilai Rp 24 miliar.
"Penyitaan 7 (tujuh) bidang tanah di wilayah Bogor dan sekitarnya dengan luas 31.772 m2, dengan nilai taksiran sekitar Rp 70 miliar," tambah Budi.
Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan dua orang sebagai tersangka. Mereka ialah Iswan Ibrahim (ISW) selaku Komisaris PT IAE pada 2006 sampai dengan 2023 dan Danny Praditya (DP) selaku Direktur Komersial PT PGN pada 2016–2019.
Perkara bermula pada 19 Desember 2016, Dewan Komisaris dan Direksi PT PGN telah mengesahkan Rancangan Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) untuk 2017. Dalam RKAP tersebut, tak ada rencana PT PGN untuk membeli gas dari PT IAE.
Namun, pada sekitar Agustus 2017, Danny memerintahkan anak buahnya untuk membahas kerja sama jual beli gas dengan PT IAE. Di mana, PT IAE mendapat alokasi gas dari Husky CNOOC Madura Ltd. (HCML). Singkat cerita, terjadi kesepakatan antara mereka.
PT IAE melalui Iswan kemudian meminta pembayaran uang muka sebesar USD 15 juta kepada PT PGN. Danny pun memerintahkan anak buahnya untuk membayarkan uang muka tersebut pada 9 November 2017.
Uang muka yang telah dibayarkan itu justru malah digunakan PT IAE untuk membayar utang ke beberapa pihak yang tidak berkaitan dengan perjanjian jual beli.
Selain itu, Iswan sebenarnya mengetahui bahwa pasokan gas yang didapat dari alokasi HCML tidak memenuhi kontrak jual beli dengan PT PGN. Kasus ini merugikan negara sebesar USD 15 juta atau sekitar Rp 252 miliar.
Tanggapan PGN
PT PGN Tbk menyatakan akan menghormati proses hukum yang sedang berjalan di KPK. PGN juga berkomitmen untuk selalu mendukung dan membantu KPK dalam melakukan upaya pemberantasan korupsi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
“Sampai dengan saat ini, kami memantau secara saksama proses hukum yang masih berjalan di KPK atas dugaan masalah ini. Kami memastikan bahwa langkah penegakan hukum oleh KPK ini tidak akan mengganggu kegiatan operasional, layanan terhadap pelanggan serta bisnis perusahaan ke depan,” ujar Sekretaris Perusahaan PGN Rachmat Hutama.
Rachmat melanjutkan, PGN siap bekerja sama dengan KPK dan kooperatif terhadap proses hukum yang berjalan dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. PGN tentunya juga sudah memiliki ketentuan baku terkait penanganan masalah hukum.
