Kejaksaan Agung (Kejagung) menggeledah dua lokasi terkait penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop di Kemendikbudristek periode 2019-2022.
Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar mengatakan, penggeledahan itu dilakukan di dua apartemen milik staf khusus Mendikbudristek saat itu berinisial FH dan JT pada Rabu (21/5).
"Jadi sudah dilakukan penggeledahan setidaknya di dua tempat, yaitu di Apartemen Kuningan Place dan di Apartemen Ciputra World 2," ujar Harli kepada wartawan, Senin (26/5).
Di apartemen FH di Kuningan Place, penyidik menyita empat handphone dan satu buah laptop. Sementara, di apartemen JT di Ciputra World 2 disita dua buah hardisk, sebuah flashdisk, sebuah laptop, dan beberapa dokumen.
Sekilas Kasus
Harli membeberkan, kasus ini bermula saat Kemendikbudristek pada 2020 menyusun rencana pengadaan bantuan peralatan TIK bagi satuan pendidikan tingkat dasar, menengah dan atas untuk pelaksanaan Asesmen Kompetensi Minimal (AKM).
Berdasarkan pengalaman ujicoba pengadaan 1.000 unit Chromebook oleh Pustekom Kementerian Dikbudristek pada tahun 2018 – 2019 telah ditemukan berbagai kendala, di antaranya Chromebook hanya dapat efektif digunakan apabila terdapat jaringan internet.
"Bahwa kondisi jaringan internet di Indonesia sampai saat ini diketahui belum merata, akibatnya penggunaan Chromebook sebagai sarana untuk melaksanakan kegiatan Asesmen Kompetensi Minimal (AKM) pada satuan Pendidikan berjalan tidak efektif," kata Harli.
Dari pengalaman tersebut dan berdasarkan perbandingan beberapa Operating System lainnya, Tim Teknis Perencanaan Pembuatan Kajian Pengadaan Peralatan TIK dalam Kajian Pertama merekomendasikan untuk menggunakan spesifikasi dengan Operating System Windows.
Namun, Kemendikbudristek saat itu mengganti kajian tersebut dengan kajian baru dengan menggunakan spesifikasi Operating System Chrome alias Chromebook.
"Diduga penggantian spesifikasi tersebut bukan berdasarkan atas kebutuhan yang sebenarnya," kata Harli.
-
Persekongkolan
Berdasarkan keterangan dari pihak saksi dan alat bukti yang ditemukan, diduga telah terjadi persekongkolan atau permufakatan jahat dengan cara mengarahkan kepada Tim Teknis yang baru agar membuat kajian menggunakan laptop Chromebook dalam pengadaan untuk AKM dan belajar mengajar.
Atas review pengadaan TIK tersebut, Kemendikbudristek menganggarkan kegiatan pengadaan bantuan TIK bagi satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2020 – 2022 sebesar Rp 3.582.607.852.000 dan untuk DAK sebesar Rp 6.399.877.689.000.
"Sehingga jumlah keseluruhan adalah sebesar Rp9.982.485.541.000," kata Harli.
Atas dasar tersebut, penyidik menemukan dugaan tindak pidana korupsi. Sehingga status kasus tersebut dinaikkan dari penyelidikan menjadi penyidikan.
Kejagung belum menetapkan tersangka dalam perkara ini. Kerugian negara yang ditimbulkan juga belum diungkap.
Pihak Kemendikbudristek belum berkomentar atas adanya kasus ini.
Saat ini, Kementerian tersebut dipecah menjadi 3 yakni, Kementerian Kebudayaan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, serta Kementerian Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi.
