Wajahbatam, Jakarta – Kasus dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang yang melibatkan sejumlah petinggi di PT Pertamina Patra Niaga, PT Pertamina International Shipping, dan PT Kilang Pertamina Internasional telah menciptakan kegaduhan di sektor energi nasional. Menanggapi hal tersebut, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan review menyeluruh terhadap Pertamina guna mencegah kejadian serupa di masa mendatang.
Gambar Istimewa: tvonenews.com
“Di Pertamina sendiri tentu kita akan melakukan review total, melihat perbaikan apa saja yang bisa dilakukan ke depannya. Banyak pihak membahas peran SKK Migas, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), hingga Kementerian BUMN dalam persoalan ini. Oleh karena itu, kami akan melakukan konsolidasi untuk menemukan solusi terbaik. Seperti yang selalu ditekankan oleh Presiden RI, antar menteri harus tetap berkomunikasi,” ujar Erick Thohir dalam keterangannya pada Minggu (2/3/2025), dikutip dari Antara.
Evaluasi dan Reformasi Tata Kelola
Erick menyatakan bahwa dirinya bersama Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, berencana untuk melakukan pemetaan secara menyeluruh terhadap Pertamina guna mencari solusi yang lebih efisien. Ia menegaskan bahwa evaluasi ini bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja perusahaan dan menghilangkan potensi penyimpangan.
“Insya Allah saya dan Pak Bahlil bisa memberikan solusi konkret. Kita akan memetakan aspek mana yang bisa lebih kita efisiensikan. Saat ini ada holding dan subholding, maka kita akan tinjau apakah perlu ada penggabungan perusahaan tertentu agar tidak terjadi pertukaran penjualan yang dapat membuka celah bagi penyalahgunaan. Ini semua bagian dari upaya improvisasi yang sehat,” jelas Erick.
Selain itu, Erick juga menekankan bahwa Kementerian BUMN akan selalu menghormati proses hukum dan terus bekerja sama dengan Kejaksaan Agung dalam upaya pemberantasan korupsi. Menurutnya, kasus ini harus menjadi pelajaran penting agar ke depan BUMN lebih transparan dan akuntabel.
Komitmen Pemberantasan Korupsi di BUMN
Komitmen Erick dalam pemberantasan korupsi bukanlah sekadar wacana. Ia menegaskan bahwa sejak awal kepemimpinannya, Kementerian BUMN telah bekerja sama dengan Kejaksaan Agung untuk mengusut berbagai kasus korupsi di perusahaan-perusahaan milik negara. Ia mencontohkan beberapa kasus besar yang berhasil diungkap, seperti kasus korupsi di PT Asabri (Persero) dan PT Asuransi Jiwasraya (Persero).
“Kami tidak akan mentoleransi praktik korupsi di lingkungan BUMN. Oleh karena itu, kami selalu berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung untuk memastikan setiap pelanggaran hukum bisa ditindak secara tegas,” kata Erick.
Terkait dengan posisi Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Erick menyatakan bahwa pembahasannya masih dalam tahap konsultasi dengan Komisaris Utama. “Belum ada pembicaraan lebih lanjut soal penggantian Dirut Patra Niaga. Kita harus konsultasi dulu dengan Komisaris Utama sebelum mengambil keputusan,” ujarnya.
Kasus dugaan korupsi di Pertamina menjadi perhatian besar bagi pemerintah dan publik. Erick Thohir menegaskan komitmennya untuk melakukan reformasi total terhadap tata kelola Pertamina, memastikan bahwa sistem yang lebih transparan dan efisien dapat diterapkan. Selain itu, kerja sama dengan Kejaksaan Agung dalam pemberantasan korupsi akan terus diperkuat. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan Pertamina dapat beroperasi lebih profesional dan bebas dari praktik korupsi yang dapat merugikan negara dan masyarakat.
