Wajahbatam, Jakarta – Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) berencana untuk menutup situs web serta akun media sosial milik pemerintah yang sudah tidak aktif. Kebijakan ini mendapat dukungan penuh dari Komisi I DPR RI, yang menilai langkah tersebut dapat meningkatkan keamanan siber nasional serta menekan penyalahgunaan situs oleh pelaku judi daring (judol).
Gambar Istimewa: bisnis.com
Anggota Komisi I DPR RI, Syamsu Rizal, menyatakan bahwa keputusan Kemenkomdigi ini merupakan langkah strategis dalam menjaga aset digital negara sekaligus melindungi data publik dari ancaman kejahatan siber. Menurutnya, situs pemerintah yang tidak aktif rentan dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan siber, termasuk untuk aktivitas ilegal seperti perjudian online.
“Ini adalah bentuk keseriusan pemerintah dalam melindungi data dan infrastruktur digital negara dari ancaman siber yang semakin berkembang,” ujar Syamsu Rizal, Minggu (2/3/2025).
Transformasi Digital yang Lebih Aman
Lebih lanjut, Syamsu Rizal menekankan bahwa kebijakan ini dapat menjadi momentum penting dalam mempercepat transformasi digital yang lebih aman dan berintegritas. Menurutnya, banyak kasus di mana situs web pemerintah yang tidak aktif diretas dan digunakan kembali untuk aktivitas ilegal.
“Kami di Panitia Kerja (Panja) Judol telah melihat sendiri bagaimana situs pemerintah yang tidak lagi aktif sering kali dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, langkah Kemenkomdigi sangat tepat dan harus didukung penuh,” tegasnya.
Syamsu juga meminta Kemenkomdigi untuk terlebih dahulu memetakan jumlah situs web pemerintah yang tidak aktif serta melakukan analisis menyeluruh terkait penyebab ketidakaktifannya sebelum dilakukan penutupan.
Peningkatan SDM dan Pengawasan Berkelanjutan
Selain menonaktifkan situs yang tidak lagi digunakan, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang keamanan siber juga dianggap sebagai langkah penting. Syamsu mendorong pelatihan bagi tenaga IT pemerintah dengan melibatkan perguruan tinggi maupun pelaku industri guna meningkatkan pemahaman terkait keamanan digital.
Kemenkomdigi juga didorong untuk memantau secara berkala keaktifan dan keamanan situs web pemerintah serta memberikan apresiasi kepada instansi yang mampu mengelola situsnya dengan baik. Sebaliknya, bagi instansi yang lalai dalam menjaga keamanan sibernya, perlu diberikan sanksi tegas sebagai bentuk evaluasi.
“Kami di DPR siap mendukung kebijakan ini melalui fungsi anggaran dan pengawasan, agar implementasinya dapat berjalan dengan optimal dan berkelanjutan,” tambah Syamsu.
Dukungan DPR terhadap kebijakan penghapusan situs pemerintah yang tidak aktif menjadi bukti keseriusan dalam menjaga keamanan digital nasional. Langkah ini diharapkan dapat mencegah penyalahgunaan oleh pelaku kejahatan siber, khususnya dalam praktik judi daring. Selain itu, peningkatan kualitas SDM dan pengawasan berkala terhadap situs web pemerintah menjadi aspek penting guna memastikan keamanan dan keandalan sistem digital di Indonesia. Dengan kolaborasi antara pemerintah dan DPR, transformasi digital yang lebih aman dan terstruktur dapat tercapai.
