Batam

Pencabutan Lahan Yayasan Pagaruyung Batam oleh BP Batam

×

Pencabutan Lahan Yayasan Pagaruyung Batam oleh BP Batam

Sebarkan artikel ini

wajahbatam.co.id, 9 Juli 2024Yayasan Pagaruyung Batam menerima Surat Pemberitahuan dari BP Batam pada Sabtu, 25 Mei 2024, mengenai Surat Keputusan Kepala BP Batam Nomor 105/KA-A3/2024 tertanggal 16 Mei 2024 tentang pencabutan alokasi lahan Yayasan Pagaruyung Batam.

Menanggapi pemberitahuan tersebut, Dedy Suryadi, S.H. M.H., Ketua Tim Bidang Hukum Yayasan Pagaruyung Batam mengatakan, mengatakan, “Kami telah mengajukan keberatan resmi sesuai UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah yang telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Keberatan tersebut disampaikan melalui surat Nomor 008/K-YPB/V/2024 tanggal 27 Mei 2024 dan diterima oleh resepsionis BP Batam, Nadia, pada tanggal 29 Mei 2024”, ujarnya.

Dedy Suryadi, S.H. M.H., juga memperjelas bahwa Yayasan Pagaruyung Batam menunggu jawaban dari BP Batam dalam jangka waktu maksimal 10 hari kerja, yang berakhir pada 12 Juni 2024. Namun, hingga 13 Juni 2024, tidak ada jawaban dari BP Batam. Akhirnya, pada Rabu, 19 Juni 2024, Yayasan Pagaruyung Batam menerima surat jawaban dari BP Batam yang menolak keberatan mereka. Surat tersebut bernomor B-536/A3.1/KL.02.02/6/2024 tertanggal 13 Juni 2024 dan dikirimkan pada 15 Juni 2024, melewati batas waktu 10 hari kerja. “Kami hanya menunggu proses ini berjalan dan telah siap menunggu jawaban sesuai dengan ketentuan yang berlaku”, ungkapnya.

Ketua Yayasan Pagaruyung Batam, H. Davisco, menyatakan bahwa berdasarkan penjelasan praktisi hukum dan Biro Hukum Yayasan Pagaruyung Batam, Dedy Suryadi, S.H., jika jawaban BP Batam melebihi 10 hari kerja, maka secara otomatis keberatan Yayasan Pagaruyung Batam dikabulkan dan dokumen lahan tetap sah berlaku.

Untuk mengantisipasi dalih BP Batam terkait keterlambatan respon, Yayasan Pagaruyung Batam telah mengajukan banding keberatan kepada Dewan Kawasan BP Batam, yaitu Menteri Koordinator Perekonomian di Jakarta. Surat banding keberatan tersebut bernomor 009/BK-YPB/VI/2024 tertanggal 24 Juni 2024 dan dikirimkan pada Rabu, 26 Juni 2024. Hingga berita ini ditulis, proses banding telah memasuki hari kerja ke-10.

Yayasan Pagaruyung Batam berkomitmen menjaga proses hukum agar tidak terjebak dalam komunikasi lisan tanpa bukti yang dapat dibawa ke pengadilan. Namun demikian, kami tetap mengupayakan dialog dan komunikasi langsung dengan BP Batam untuk mencapai hasil yang baik,” tutup Dedy yang mendampingi H. Davisco.

Ditempat terpisah, Ketua Tim Pembangunan Yayasan Pagaruyung Batam, Suharsad, mengatakan bahwa selain proses hukum yang sedang berjalan, pihaknya juga berusaha membenahi kepengurusan paguyuban Minang yang ada. “Dari segala permasalahan yang timbul, diduga ada permainan oknum tertentu yang menginginkan gagalnya pembangunan ini. Kami telah mencatat semua informasi baik dari pihak masyarakat maupun pihak tertentu yang memahami dan menyaksikan upaya-upaya tersebut. Jika perlu, pada saat tertentu kami akan buka ke publik agar informasi-informasi menyimpang yang disampaikan pihak oknum tersebut dapat dipahami masyarakat dan mereka dapat menilai tujuan yang sesungguhnya dari maksud mereka,” kata Suharsad.

Dengan demikian, Yayasan Pagaruyung Batam terus berupaya mempertahankan lahan yang telah dipegangnya demi kepentingan seluruh masyarakat Minang di Batam dan untuk melanjutkan pembangunan Rumah Gadang Centre (RGC) sebagai ikon budaya dan ekonomi di Kota Batam. (S)

Sumber: Yayasan Pagaruyung Batam

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *