JPKP: Diduga Ada Oknum Yang Bermain Dengan Surat Edaran Gubernur Kepri

Batam, Kepri – WAJAHBATAM.CO.ID – Jaringan Pengawas Kebijakan Pemerintah (J.P.K.P) menelusuri terkait kebijakan surat edaran Gubernur Kepulauan Riau yang meresahkan masyarakat Kepri untuk tujuan penyeberangan antar pulau.

Terkait adanya SE Gubernur Kepri tentang Peniadaan Perjalanan Orang Selama Bulan Ramadhan Dan Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah / Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penghentian Penyebarangan Covid-19 Selama bulan suci Ramadhan 1442 Hijriah.

Tertulis jelas berdasarkan surat Kepala BNPB RI selaku ketua Satgas Covid-19, Gubernur Kepri menegaskan di surat edaran, peniadaan perjalanan orang sementara bagi masyarakat untuk perjalanan lintas kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi Kepulauan Riau, perjalanan lintas provinsi, serta perjalanan lintas negara pada tanggal 6 s.d. 17 Mei 2021.

Berdasarkan hasil investigasi Tim J.P.K.P menelusuri beberapa hari ini semenjak berlakunya ternyata terdapat banyak keganjalan yang ada, terutama di penyeberangan Telaga Punggur menuju Tanjung Pinang maupunpun ke Tanjung Uban.

Adi, menuturkan bahwa dalam pantauannya sangat banyak hal hal aneh yang terjadi beberapa hari ini di Pelabuhan Telaga Punggur Batam. Adi menyaksikan sepertinya banyak orang orang tertentu, kebalan atau kerabat dekat yang dapat melintas dengan mulus melewati pelabuhan tersebut.

Berdasarkan informasi dari masyarakat yang ingin menyebarang dari Batam ke Tanjung Pinang dan Tanjung Uban, mereka mengeluh dan tidak puas atas pelayanan yang ada di pelabuhan penyeberangan tersebut.

“Banyak masyarakat yang kecewa dan maeah karena orang-orang tertentu yang syaratnya tidak lengkap diloloskan begitu saja, sedangkan kami yang lengkap seolah dipersulit keberangkatan kami,  ada apa ini sebenarnya ?” Ujar masyarakat kepada Tim J.P.K.P

“Sepertinya ada indikasi permainan di dalam ini. Kami melihat mulai ada yang tidak beres” keluh salah satu penyeberang kepada tim.

Lalu, mereka pun menuding bahwa pemerintah sudah ini mulai tidak. beres. Kita sudah susah semakin di susahkan, ekonomi sudah hancur malah uang kami semakin diperas entah untuk ke negara atau ke perut mereka masing masing dengan manfaatkan kesempatan surat edaran itu, ungkap mereka saat diwawancarai kru media WB.

Mereka pun menuturkan jika sampai sore ini kami tidak berangkat terpaksa kami pulang lewat pelabuhan tikus menuju Tanjung Uban para malam harinya, tentu dengan pembayaran yang mahal yaitu dengan biaya sekitar Rp 500.000 sekali berangkat. Inikah maksud pencekalan kami?”, kata mereka.

Apa dengan cara ini mereka pihak pelabuhan mengambil kesempatan untuk memperkaya diri menyusahkan masyarakat untuk berangkat dan mengambil kesempatan di malam hari agar bisa menambah penghasilan dengan menguras uang dengan jumlah besar sekali, tutur masyarakat

Menyikapi semua kejadian tersebut, Adi berharap agar Gubernur Kepri dapat mengklarifikasi dan menindaklanjuti permasalahan ini. Jangan sampai ulah segelintir orang masyarakat dirugikan ini. Seharusnya pemerintah justru meringankan beban masyarakat,” katanya.

(Ardie)

Leave your vote

Comments

0 comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Log In

Forgot password?

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Tambahkan ke Koleksi

Tidak ada koleksi

Koleksi saya

id_IDIndonesian